Setelah Republik Indonesia tiba di 81 Tahun Kemerdekaan, sungguh masih menyisakan keprihatinan dan berbagai pertanyaan. Terlebih jika dikaitkan dengan jalannya roda pemerintahan yang problematik, terutama lebih satu dekade terakhir ini. Karenanya, tulisan sederhana ini merupakan refleksi kritis dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional, 8 November 2026.
Tidak seperti biasanya, dalam kesempatan ini, saya ingin mencermati karut-marut tata ruang dan krisis lingkungan di Indonesia, melalui lensa hermeneutik. Secara singkat, hermeneutik dimaknai sebagai seni interpretasi. Dan kemampuan mengembangkan seni interpretasi, merupakan karakter unik kita sebagai manusia. Demikian pandangan Dimitri Mahayana dan Agus Nggermanto dalam 19 Narasi Besar Akal Imitasi (2025). Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik yang akan digunakan, mengajarkan bukan hanya sekadar membaca teks, melainkan membaca "ruang" dan "tanda alam" yang sedang terluka. Sehingga, topik tulisan di atas akan lebih menarik jika tidak dibaca sebatas persoalan “ke mana arah pembangunan Indonesia?”, melainkan melalui pertanyaan hermeneutis: bagaimana Indonesia memahami dirinya sendiri, melalui cara kita memperlakukan ruang, tanah, alam, dan lingkungan hidup?
Pemikiran dan gagasan dua tokoh hermeneutik, Hans-Georg Gadamer (Filsuf Jerman) dan Paul Ricoeur (Filsuf Prancis), menarik perhatian saya untuk dijadikan metode dalam membaca problem keruangan dan lingkungan di Indonesia. Gadamer memberi kita hermeneutika pemahaman dan dialog dengan tradisi. Karena, tata ruang Indonesia saat ini, sering kali mengalami bias teknokratis-modernis yang tercerabut dari akar sejarah dan ekologi lokal. "Quo Vadis" tata ruang Indonesia menuntut dileburnya dua horizon: horizon kearifan lokal dengan horizon modernitas. Kemerdekaan tata ruang sejati, tercapai bukan saat memaksakan cetak biru seragam dari pusat (top-down), melainkan ketika regulasi ruang mampu "berdialog" dengan karakter biogeofisik dan budaya masyarakat lokal. Prof. Al Makin dalam karyanya, Dari Athena Sampai Nusantara: Pengantar Filsafat Dunia tentang Manusia, Nalar, Agama dan Kekuasaan (2026), menyebut Gadamer telah merevolusi hermeneutika dengan menolaknya sebagai sekadar metode penafsiran teks dan mengembangkannya menjadi ontologi pemahaman manusia itu sendiri.
Adapun Ricoeur menawarkan hermeneutika kritis/kecurigaan, yakni sikap interpretatif kritis serta pembacaan ulang makna. Dengan aliran hermeneutiknya itu, kita harus "mencurigai" teks-teks regulasi/dokumen, seperti AMDAL, KLHS, atau narasi pembangunan hijau (greenwashing). Apakah kebijakan tata ruang dan lingkungan benar-benar untuk kesejahteraan umum, atau justru menjadi instrumen legalisasi eksploitasi oleh oligarki? Ahmad Norma Permata menulis pada epilog buku Teori Interpretasi: Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir (2014), Ricouer memperluas konsep teks bukan hanya pada bahasa yang mengendap dalam tulisan, melainkan juga kepada setiap tindakan manusia yang memiliki makna. Yaitu setiap tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu.
Dengan berlandaskan Gadamer, tata ruang dimaknai sebagai “cakrawala pemahaman” Indonesia. Baginya, manusia tidak pernah memahami dunia dari ruang yang kosong. Kita selalu membawa prasangka, sejarah, tradisi, bahasa, dan pengalaman kolektif. Karena itu, tata ruang Indonesia, tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan teknis—RTRW, peta, zonasi, kawasan industri, kawasan pangan, pertambangan, dan sebagainya. Namun, di balik setiap keputusan tata ruang, selalu ada cara tertentu dalam memahami Indonesia. Pertanyaannya kemudian, Indonesia seperti apa yang sedang kita pahami ketika kita mengubah, merencanakan, atau menata ruang? Ketika hutan hanya dipahami sekadar “cadangan lahan”, sungai sebagai “saluran air”, pesisir sebagai “kawasan investasi”, dan tanah merupakan “aset ekonomi”, maka tata ruang sebenarnya sedang memperlihatkan sebuah worldview atau pandangan dunia, di mana alam ditempatkan sebagai objek yang tersedia untuk dieksploitasi.
Melalui pemikiran Gadamer, kita diajak untuk melakukan fusion of horizons—perjumpaan cakrawala. Cakrawala pembangunan modern perlu dipertemukan dengan cakrawala pengalaman masyarakat adat, petani, nelayan, tradisi lokal, dan bahkan dengan “suara” ekologis yang selama ini tidak mempunyai representasi politik. Dengan demikian, tata ruang yang demokratis bukan sekadar tata ruang yang mengikuti prosedur konsultasi publik, tetapi tata ruang yang bersedia mengubah dirinya setelah mendengar cakrawala pengalaman yang lain. Sehingga, hal fundamental yag mesti dibaca adalah apakah kita sedang membangun ruang Indonesia, atau justru sedang kehilangan Indonesia karena cara kita memahami dan memaknai ruang itu sendiri?
Paul Ricoeur kemudian memperkaya gagasan Gadamer, dengan apa yang sering disebut sebagai hermeneutics of suspicion. Menurut Ricouer, Tidak cukup bagi kita memahami apa yang dikatakan oleh suatu teks. Tetapi, kita juga harus bertanya: siapa yang berbicara, dari posisi mana, dengan kepentingan apa, dan siapa yang tidak diberi kesempatan berbicara? Dalam perspektif ini, dokumen tata ruang dapat dibaca sebagai “teks”. Namun, RTRW, RDTR, AMDAL, dokumen kebijakan pembangunan, masterplan kawasan, bahkan peta investasi, semuanya bukan dokumen yang sepenuhnya netral. Melainkan adalah produk dari pilihan sosial-politik serta kepentingan-kepentingan tertentu.
Sebagai contoh, maraknya penentuan PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam rentang waktu belakangan ini. Ketika sebuah kawasan diberi label “kawasan strategis”, maka kita perlu mempertanyakan. Strategis bagi siapa? Untuk kepentingan siapa? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung biaya ekologisnya? Siapa yang kehilangan akses terhadap tanah dan ruang? Dan siapa yang bahkan tidak muncul dalam peta? Pada konteks inilah hermeneutika Ricoeur menjadi tajam. Peta bukan hanya representasi ruang, tapi peta juga merupakan representasi kekuasaan. Apa yang masuk ke dalam peta memperoleh legitimasi administratif dan hukum formal. Sementara, yang tidak masuk ke dalam peta berpotensi menjadi “tidak terlihat”. Maka persoalan lingkungan hidup Indonesia, bukan hanya soal kerusakan ekologis, tetapi juga krisis representasi. Alam dan kelompok masyarakat tertentu, sering diletakkan dan diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi tidak hadir sebagai subjek yang ikut menentukan masa depan ruang dan lingkungan.
Lewat pemikiran Gadamer, kita mesti belajar bagaimana memahami ruang Indonesia serta berupaya membuka dialog antara negara, masyarakat, tradisi, dan ekologi. Sementara Ricoeur, menuntun kita menelisik kepentingan dan kekuasaan apa yang tersembunyi dalam representasi ruang. Lalu, membongkar ketimpangan, eksklusi, dan ideologi pembangunan dibaliknya.
Dengan kerangka itu, “Quo Vadis Republik Indonesia” tidak lagi sekadar berarti “Indonesia akan pergi ke mana?” Tapi pertanyaannya menjadi jauh lebih mendasar: “Indonesia seperti apa yang sedang kita tafsirkan, melalui cara kita menguasai dan mengelola ruang?” Setelah delapan dekade kemerdekaan, persoalan tata ruang Indonesia bukan semata-mata persoalan salah atau benarnya desain struktur dan pola ruang, melainkan juga persoalan hermeneutik: bagaimana Republik ini menafsirkan tanah, alam, manusia, pembangunan, dan keadilan. Apabila ruang hanya ditafsirkan sebagai komoditas, maka tata ruang akan cenderung menjadi instrumen akumulasi ekonomi. Jika ruang ditafsirkan sebagai ruang hidup, maka tata ruang akan bergerak menuju pada perlindungan kehidupan. Dan sekiranya ruang ditafsirkan sebagai amanah antargenerasi, maka lingkungan hidup tidak lagi menjadi “sektor” pembangunan, tetapi menjadi fondasi etis keberadaan Republik Indonesia. Wallahu a’lam bisshawab.
Harian
Tribun Timur, November 2026
