Quo Vadis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Indonesia?

Setelah Republik Indonesia tiba di 81 Tahun Kemerdekaan, sungguh masih menyisakan keprihatinan dan berbagai pertanyaan. Terlebih jika dikaitkan dengan jalannya roda pemerintahan yang problematik, terutama lebih satu dekade terakhir ini. Karenanya, tulisan sederhana ini merupakan refleksi kritis dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional, 8 November 2026.

Tidak seperti biasanya, dalam kesempatan ini, saya ingin mencermati karut-marut tata ruang dan krisis lingkungan di Indonesia, melalui lensa hermeneutik. Secara singkat, hermeneutik dimaknai sebagai seni interpretasi. Dan kemampuan mengembangkan seni interpretasi, merupakan karakter unik kita sebagai manusia. Demikian pandangan Dimitri Mahayana dan Agus Nggermanto dalam 19 Narasi Besar Akal Imitasi (2025). Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutik yang akan digunakan, mengajarkan bukan hanya sekadar membaca teks, melainkan membaca "ruang" dan "tanda alam" yang sedang terluka. Sehingga, topik tulisan di atas akan lebih menarik jika tidak dibaca sebatas persoalan “ke mana arah pembangunan Indonesia?”, melainkan melalui pertanyaan hermeneutis: bagaimana Indonesia memahami dirinya sendiri, melalui cara kita memperlakukan ruang, tanah, alam, dan lingkungan hidup?

Pemikiran dan gagasan dua tokoh hermeneutik, Hans-Georg Gadamer (Filsuf Jerman) dan Paul Ricoeur (Filsuf Prancis), menarik perhatian saya untuk dijadikan metode dalam membaca problem keruangan dan lingkungan di Indonesia. Gadamer memberi kita hermeneutika pemahaman dan dialog dengan tradisi. Karena, tata ruang Indonesia saat ini, sering kali mengalami bias teknokratis-modernis yang tercerabut dari akar sejarah dan ekologi lokal. "Quo Vadis" tata ruang Indonesia menuntut dileburnya dua horizon: horizon kearifan lokal dengan horizon modernitas. Kemerdekaan tata ruang sejati, tercapai bukan saat memaksakan cetak biru seragam dari pusat (top-down), melainkan ketika regulasi ruang mampu "berdialog" dengan karakter biogeofisik dan budaya masyarakat lokal. Prof. Al Makin dalam karyanya, Dari  Athena Sampai Nusantara: Pengantar Filsafat Dunia tentang Manusia, Nalar, Agama dan Kekuasaan (2026), menyebut Gadamer telah merevolusi hermeneutika dengan menolaknya sebagai sekadar metode penafsiran teks dan mengembangkannya menjadi ontologi pemahaman manusia itu sendiri.

Adapun Ricoeur menawarkan hermeneutika kritis/kecurigaan, yakni sikap interpretatif kritis serta pembacaan ulang makna. Dengan aliran hermeneutiknya itu, kita harus "mencurigai" teks-teks regulasi/dokumen, seperti AMDAL, KLHS, atau narasi pembangunan hijau (greenwashing). Apakah kebijakan tata ruang dan lingkungan benar-benar untuk kesejahteraan umum, atau justru menjadi instrumen legalisasi eksploitasi oleh oligarki? Ahmad Norma Permata menulis pada epilog buku Teori Interpretasi: Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir (2014), Ricouer memperluas konsep teks bukan hanya pada bahasa yang mengendap dalam tulisan, melainkan juga kepada setiap tindakan manusia yang memiliki makna. Yaitu setiap tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan berlandaskan Gadamer, tata ruang dimaknai sebagai “cakrawala pemahaman” Indonesia. Baginya, manusia tidak pernah memahami dunia dari ruang yang kosong. Kita selalu membawa prasangka, sejarah, tradisi, bahasa, dan pengalaman kolektif. Karena itu, tata ruang Indonesia, tidak bisa dipahami hanya sebagai persoalan teknis—RTRW, peta, zonasi, kawasan industri, kawasan pangan, pertambangan, dan sebagainya. Namun, di balik setiap keputusan tata ruang, selalu ada cara tertentu dalam memahami Indonesia. Pertanyaannya kemudian, Indonesia seperti apa yang sedang kita pahami ketika kita mengubah, merencanakan, atau menata ruang? Ketika hutan hanya dipahami sekadar “cadangan lahan”, sungai sebagai “saluran air”, pesisir sebagai “kawasan investasi”, dan tanah merupakan “aset ekonomi”, maka tata ruang sebenarnya sedang memperlihatkan sebuah worldview atau pandangan dunia, di mana alam ditempatkan sebagai objek yang tersedia untuk dieksploitasi.

Melalui pemikiran Gadamer, kita diajak untuk melakukan fusion of horizons—perjumpaan cakrawala. Cakrawala pembangunan modern perlu dipertemukan dengan cakrawala pengalaman masyarakat adat, petani, nelayan, tradisi lokal, dan bahkan dengan “suara” ekologis yang selama ini tidak mempunyai representasi politik. Dengan demikian, tata ruang yang demokratis bukan sekadar tata ruang yang mengikuti prosedur konsultasi publik, tetapi tata ruang yang bersedia mengubah dirinya setelah mendengar cakrawala pengalaman yang lain. Sehingga, hal fundamental yag mesti dibaca adalah apakah kita sedang membangun ruang Indonesia, atau justru sedang kehilangan Indonesia karena cara kita memahami  dan memaknai ruang itu sendiri?

Paul Ricoeur kemudian memperkaya gagasan Gadamer, dengan apa yang sering disebut sebagai hermeneutics of suspicion. Menurut Ricouer, Tidak cukup bagi kita memahami apa yang dikatakan oleh suatu teks. Tetapi, kita juga harus bertanya: siapa yang berbicara, dari posisi mana, dengan kepentingan apa, dan siapa yang tidak diberi kesempatan berbicara? Dalam perspektif ini, dokumen tata ruang dapat dibaca sebagai “teks”. Namun, RTRW, RDTR, AMDAL, dokumen kebijakan pembangunan, masterplan kawasan, bahkan peta investasi, semuanya bukan dokumen yang sepenuhnya netral. Melainkan adalah produk dari pilihan sosial-politik serta kepentingan-kepentingan tertentu.

Sebagai contoh, maraknya penentuan PSN (Proyek Strategis Nasional) dalam rentang waktu belakangan ini. Ketika sebuah kawasan diberi label “kawasan strategis”, maka kita perlu mempertanyakan. Strategis bagi siapa? Untuk kepentingan siapa? Siapa yang memperoleh manfaat? Siapa yang menanggung biaya ekologisnya? Siapa yang kehilangan akses terhadap tanah dan ruang? Dan siapa yang bahkan tidak muncul dalam peta? Pada konteks inilah hermeneutika Ricoeur menjadi tajam. Peta bukan hanya representasi ruang, tapi peta juga merupakan representasi kekuasaan. Apa yang masuk ke dalam peta memperoleh legitimasi administratif dan hukum formal. Sementara, yang tidak masuk ke dalam peta berpotensi menjadi “tidak terlihat”. Maka persoalan lingkungan hidup Indonesia, bukan hanya soal kerusakan ekologis, tetapi juga krisis representasi. Alam dan kelompok masyarakat tertentu, sering diletakkan dan diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi tidak hadir sebagai subjek yang ikut menentukan masa depan ruang dan lingkungan.

Lewat pemikiran Gadamer, kita mesti belajar bagaimana memahami ruang Indonesia serta berupaya membuka dialog antara negara, masyarakat, tradisi, dan ekologi. Sementara Ricoeur, menuntun kita menelisik kepentingan dan kekuasaan apa yang tersembunyi dalam representasi ruang. Lalu,  membongkar ketimpangan, eksklusi, dan ideologi pembangunan dibaliknya.

Dengan kerangka itu, “Quo Vadis Republik Indonesia” tidak lagi sekadar berarti “Indonesia akan pergi ke mana?” Tapi pertanyaannya menjadi jauh lebih mendasar: “Indonesia seperti apa yang sedang kita tafsirkan, melalui cara kita menguasai dan mengelola ruang?” Setelah delapan dekade kemerdekaan, persoalan tata ruang Indonesia bukan semata-mata persoalan salah atau benarnya desain struktur dan pola ruang, melainkan juga persoalan hermeneutik: bagaimana Republik ini menafsirkan tanah, alam, manusia, pembangunan, dan keadilan. Apabila ruang hanya ditafsirkan sebagai komoditas, maka tata ruang akan cenderung menjadi instrumen akumulasi ekonomi. Jika ruang ditafsirkan sebagai ruang hidup, maka tata ruang akan bergerak menuju pada perlindungan kehidupan. Dan sekiranya ruang ditafsirkan sebagai amanah antargenerasi, maka lingkungan hidup tidak lagi menjadi “sektor” pembangunan, tetapi menjadi fondasi etis keberadaan Republik Indonesia. Wallahu a’lam bisshawab.

Harian Tribun Timur, November 2026

Kejahatan Ruang dan Lingkungan Hidup Semakin Menyengsarakan

Pada era modern sekarang ini, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sepertinya menjadi orientasi prioritas yang terus didengungkan oleh petinggi negeri. Dengan alasan itu, dalam praktiknya banyak tindakan eksploitasi ruang, alam dan lingkungan terjadi. Atas nama kemajuan, manusia seolah dapat melakukan tindakan semau-maunya. “Kemajuan” pada gilirannya, tidak selalu berarti perbaikan moral manusia. Justru sebaliknya, seringkali kemajuan membuat manusia semakin rakus, serakah serta jauh dari sifat alamiahnya yang baik dan sederhana. Yang paling menyedihkan adalah ketika manusia menjarah  bumi dengan dalih kemajuan. Ini sejalan dengan kritik Jean-Jacques Rousseau terhadap perkembangan masyarakat modern.

Akhir November 2025 lalu, duka yang sangat dalam menyelimuti bumi Indonesia. “Tragedi” bencana banjir bandang menerjang dan meluluhlantakkan tiga provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kejadian tersebut, menunjukkan ada problem dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, menyebabkan daya resiliensi di berbagai wilayah menurun drastis. Peristiwa tersebut menegaskan sinyalemen tentang masih berlangsungnya apa yang disebut JO Simmonds dengan istilah ecological suicide atau “bunuh diri ekologis”. Ironisnya, tragedi semacam itu akan terus berulang, karena seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama berkali-kali, pemerintah tak pernah belajar dari berbagai kejadian sebelumnya. 

Global Forest Watch menyebutkan, Indonesia kehilangan sekitar 10,5 juta hektar hutan primer tropis dalam kurun 2002 hingga 2023. Angka sebesar itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kehilangan hutan primer terbesar di dunia. Dengan kondisi tersebut, dampaknya terasa di banyak sisi. Keanekaragaman hayati menipis, habitat satwa semakin terdesak, kemampuan hutan untuk menyerap karbon jadi melemah. Setiap hektar yang hilang berarti satu lapis perlindungan alam ikut runtuh. Dari mulai kestabilan iklim, keseimbangan air, hingga ruang hidup bagi berbagai spesies yang bergantung pada hutan tropis. Ketika hutan yang menjadi benteng alami itu terus menyusut, lingkungan akan menjadi lebih rentan. Iklim semakin tidak stabil, risiko bencana meningkat, serta keseimbangan ekosistem yang selama ini menjaga hidup kita bakal ikut terganggu. 

Analisis Tim Kompas mengungkap bahwa selama 1990-2024, hutan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, hilang rata-rata 36.305 hektar per tahun. Jika dikonversikan per hari, maka ditemukan angka 99,46 hektar hutan lenyap per hari. Sementara data dari Global Forest Watch (2022) menunjukkan bahwa satu hektar hutan tropis yang ditebang dapat melepaskan 200 ton kardon dioksida. Dan, yang sangat menakutkan dari fenomena ini, ketika pelanggaran tata ruang dan perusakan hutan/lingkungan, diselesaikan hanya lewat mekanisme administrasi bayar-membayar. Dengan begitu, normalisasi kejahatan sedang berlangsung. Sungguh sangat mengerikan dan sudah pasti akan menyengsarakan rakyat yang terdampak saat ini dan di waktu mendatang. 

“Tragedi” yang menimpa Pulau Sumatera lalu, menunjukkan secara telanjang bahwa para elite pembuat kebijakan dan pemegang kekuasaan memiliki kesadaran ekologis yang begitu sangat rendah. Akibatnya, nyawa ribuan warga bangsa hilang tak terelakkan, serta menyisakan kerusakan, penderitaan dan kesengsaraan yang entah kapan akan berakhir. Hal ini membuktikan, gagalnya Negara - Penyelenggara Pemerintahan - menjalankan amanat konstitusi yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”  serta Pasal 28H, yang dengan jelas menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”  Di samping itu, juga melalaikan “Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam UU. 32 Tahun 2009 Pasal 3, di antaranya: a). Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; b). Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c). Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d). Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e). Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

Semua tujuan di atas, tampaknya masih sulit untuk diwujudkan, karena orientasi pembangunan yang digalakkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang menjaga lingkungan dan ruang yang manusiawi. Sehingga, konsep ruang dan lingkungan pun disempitkan sekadar “ruang investasi”. Meminjam istilah Prof. Ichsanuddin Noorsy, bangsa ini tengah bertransformasi menjadi “Pengemis Investasi”. Implikasinya, krisis lingkungan dan degradasi ekologis, akan terus berlangsung tanpa henti serta  semakin mengerikan. Karena, kerusakan yang terjadi seolah direncanakan sejak awal secara sistematis, dari mulai perumusan rezim/kebijakan hingga tahap implementasi atau pelaksanaannya di lapangan. Kesemuanya itu terjadi disebabkan ulah tangan manusia yang tak punya kesadaran eskatologis.  Seolah menegaskan firman Tuhan, “Telah nampak kerusakan di daratan dan lautan, akibat perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum:41). 

Pada konteks ini, cara pandang dan paradigma menjadi sangat fundamental, karena akan menentukan sikap serta perlakuan kita. Sementara, politik hukum dan paradigma ekologi/lingkungan serta penataan ruang di Indonesia, tidak jelas arahnya mau kemana. Bersamaan dengan itu, teknologi modern telah mengubah cara manusia memandang dunia. Alam tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang memiliki makna, tetapi sebatas persediaan energi, bahan mentah atau alat untuk keuntungan. Selaras dengan gagasan Martin Heidegger tentang “Gestell” (enframing) dalam The Question Concerning Technology, di mana alam diobjektifikasi yang menyebabkan kehancuran. Padahal, jika manusia melihat alam hanya semata sesuatu yang bisa dipakai dan dieksploitasi, maka manusia mengabaikan hubungan mendasarnya dengan alam. Wallahu a’lam bisshawab.

Harian FAJAR, Awal Januari 2026

* Pembelajar Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) di Sekolah Pascasarjana UNHAS serta Pemerhati Tata Ruang dan Lingkungan pada Ma’REFAT INSTITUTE (Makassar Research for Advance Transformation) Sulawesi Selatan.

Paus Fransiskus, Laudato Si’ dan Pertobatan Ekologis

Kepergian Paus Fransiskus bukan hanya meninggalkan duka bagi umat Katolik, melainkan bagi seluruh jiwa yang rindu akan agama yang lembut, membumi, dan penuh kasih. Ia adalah pelita di tengah dunia yang gelap dan terpolarisasi. Dua warisan utamanya menjelma cahaya: ekologi spiritual dan inklusivitas tak bersyarat. Angin di Vatikan membawa pesan baru ketika ia memperkenalkan Laudato Si’. Sebuah ensiklik yang tak hanya mengguncang doktrin gereja, tetapi mengetuk hati umat manusia. Ia mengajak kita membumikan doa-bukan sekadar untuk keselamatan jiwa, tetapi juga untuk pemulihan tanah, air, dan udara. “Agama harus berhenti hanya membicarakan surga,” katanya, “jika ia membiarkan bumi menjadi neraka bagi generasi mendatang.” Demikian beberapa penggalan puisi esai Denny JA – Ketua Umum SATUPENA Indonesia – sebagai ungkapan duka atas Paus Fransiskus.

Laudato Si’ 

Sejak Senin 21 April lalu, suasana perkabungan menyelimuti berbagai belahan dunia hingga jadwal pemakaman Sabtu 26 April. Saat saya menuntaskan tulisan ini, prosesi pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore, masih tengah berlangsung. Dalam konteks perbincangan wacana dan diskursus mengenai krisis lingkungan, tidak banyak pemuka agama – tingkat global maupun nasional - yang memiliki perhatian yang serius terhadap isu tersebut. Satu dari yang sedikit itu adalah mendiang Paus Fransiskus. Karena itu, puisi esai Denny JA di atas, sengaja dijadikan pembuka, untuk mengantarkan kita pada salah satu legacy penting Paus Fransiskus bagi lingkungan dan kehidupan global, yakni Ensiklik Laudato Si’. Prof. Dr. Martin Harun menyebutkan bahwa Ensiklik adalah dokumen kepausan untuk gereja universal tentang ajaran Iman Katolik, tapi ada kalanya juga berisi tentang masalah-masalah umum. Sementara istilah  Laudato Si’ berasal dari Gita Sang Surya (1224) oleh Fransiskus dari Assisi, “Laudato Si’, mi Signore” yang bermakna “Terpujilah Engkau, Tuhanku.”

Ensiklik Laudato Si’ oleh Paus Fransiskus (2015) adalah merupakan seruan moral untuk menjaga lingkungan dan memperbaiki hubungan manusia dengan alam. Tujuannya, tak lain untuk menggugah kesadaran global terhadap krisis lingkungan yang berdampak pada alam dan manusia. Laudato Si’, tidak hanya mengajak umat manusia untuk menyadari dan merespons berbagai krisis lingkungan yang sedang terjadi, tetapi juga memperkenalkan sebuah pendekatan yang disebutnya ekologi yang integral. 

Ekologi integral ialah pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, sosial hingga budaya, untuk menciptakan solusi berkesinambungan bagi krisis ekologi yang kita hadapi sekarang ini. ekologi integral mengakui bahwa lingkungan, ekonomi dan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan. Sebab itu, ketika berbicara tentang “lingkungan”, maka itu menggambarkan cakupan hubungan antara alam dan masyarakat yang menghuninya. Paus Fransiskus menekankan bahwa tidak ada dua krisis yang terpisah – satu krisis lingkungan dan satu krisis sosial – melainkan sebuah krisis sosial-lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, upaya pemecahan yang diperlukan mestilah komprehensif serta mempertimbangkan interaksi sistem-sistem alam dan sosial. 

Spiritualitas dan Pertobatan Ekologis

Di bagian akhir dari Ensiklik Laudato Si’, Paus Fransiskus mengungkap sebuah bahasan menarik tentang spiritualitas dan pertobatan ekologis. Hal ini mengingatkan kita akan posisinya sebagai salah satu Pemuka Agama Dunia. Ia berkata, pandangan iman kita tentang alam ciptaan, hendaknya menghasilkan hidup rohani yang ekologis. Kita hanya dapat tekun melibatkan diri dalam pelestarian bumi, bila ada dorongan batin yang menyemangati aksi kita, sendirian ataupun bersama-sama. Karena itu, yang dibutuhkan adalah pertobatan ekologis. Dan itu berarti, membiarkan perjumpaan kita dengan Allah Pencipta mengubah hubungan kita dengan bumi. Melindungi karya ciptaan Allah menjadi bagian hakiki kehidupan iman kita. Romo Martin mendaku, keyakinan iman yang memperkuat pertobatan antara lain: a). bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah, dan membawa pesan untuk kita; b). bahwa Allah menuliskan di alam ciptaannya suatu tata tertib dan irama, yang tak boleh kita abaikan.   

Lantas, pertanyaan reflektifnya, bagaimana kepeduliaan serta perhatian para Pemuka Agama Islam dan Kaum Muslimin yang mayoritas di negeri ini, terhadap masalah lingkungan hidup? Karen Amstrong mengingatkan dalam buku Sacred Nature: Bagaimana Memulihkan Keakraban dengan Alam, “Al-Quran senantiasa menyeru umat Islam agar mereka selalu menyadari kasih sayang Tuhan di alam. Dunia alami adalah epifani (tajalli) Ilahi yang tidak selalu dapat dipahami oleh cara berpikir biasa. Jadi, umat Islam harus melatih diri untuk melihat hal-hal di balik penampakan alam dan menyadari kekuatan Ilahi di dalamnya.” Wallahu a’lam bisshawab.

Harian FAJAR, Akhir April 2025

Pembelajar Lingkungan Hidup di Sekolah Pascasarjana UNHAS serta Pemerhati Tata Ruang & Lingkungan pada Ma’REFAT INSTITUTE (Makassar Research for Advance Transformation) Sulawesi Selatan.